yang digunakan adalah UU No. karena tidak diatur dalam HIR dan RBg. 1 Perihal ultra petita dapat ditemukan dalam Pasal 178 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg). v saat ini hanya dipakai sebagaimana pedoman saja karena sudah tidak berlaku sebagaimana. mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning tergugat hadir, maka tenggat waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan aanmaning (peringatan) (Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg). (1)pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi. Terkait dengan orang-orang yang disebutkan ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 145 HIR/172 RBg, bahwa: Untuk keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara-perkara yang merupakan perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Pasal 195 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian 5 Tentang Menjalankan Keputusan. Selain itu, dalam praktik peradilan perdata dikenal pula alat bukti. Dari berbagai sumber hukum tertulis di atas, terdapat 3 (tiga) instrumen hukum yang merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yaitu HIR, RBg dan Rv. Mediasi di Pengadilan. (RBg. Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri,. dan mendapat nama baru: "Herzien Inlandsch Reglement", disingkat HIR. 3. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. RUU Haper mengatur tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan prosedur hukum. Soeroso - Nama Orang; Buku ini membahas tentang menjalankan perkara-perkara perdata yang termasuk wewenang pengadilan negeri, penanganan perkara-perkara di persidangan, pembuktian musyawarah dan putusan, perkara-perkara perdata yang pada tingkat. 16 tahun 1848. 4. Seperti juga halnya dalam perkara pidana, pada dasarnya dalam perkara perdata pun, setiap orang sanggup untuk menjadi saksi, kecuali: Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus,pasa1224 HIR dan pasal 258 Rbg : vide pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (30) jo pasal 20 ayat (1) dan pasal 26 serta penjelasan sub. Namun pada saat ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. luar Jawa dan Madura (tercantum dalam Staatblad 1927 No. gugatan rekonvensi harus diajukan bersama sama dengan jawaban, selambat lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian (pasal 132b ayat (1) HIR dan pasal 158 ayat (1) RBg). Bukti (Pasal 162–177 HIR, 288–314 Rbg) 3. perbandingan reglemen indonesia yang dibaharui (het herziene indonesisch reglement/hir, stbl 1941 – 44) dengan reglemen. 000. HIR Pasal 130 HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Pasal 153 Rbg. Di antara Pasal-Pasal HIR dan RBg yang disebutkanPenyusunan peraturan perundang-undangan di atas dibuat secara praktis, karena HIR dan RBg disusun berdampingan, serta Yuriprudensi yang berkaitan disusun secara langsung di bawahnya. I. 227). I. dan Pasal 54 Rv. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman. 1. Namun, landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepetingan para pihak, terutama kepentingan tergugat, tidak dilanggar. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR/171 (2) RBg/177 Rv); kecuali undang -undang menentukan lain. Berlaku untuk Jawa dan Madura. Akan tetapi apabila UUK mengatur secara khusus yang menyimpangi ketentuan-ketentuan HIR atau RBg, maka berlakulah asas lex specialis derogate lex generali. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata. Dengan Staatsblad 1941 No. Lebih lanjut Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBg menegaskan, salah satu syarat formal gugatan, agar penggugat telah membayar “panjar” ongkos perkara. 2. 57 dan staatsblad 1941 no. Sebuah PT sebagai peminjam kepada bank, dengan memberikan pernyataan hutang, wewenang dan kuasa penuh dan tidak dapat dicabut kembali kepada bank, untuk dan atas nama debitur menyatakan kembali pengakuan hutang dalam akta yang dibuat di hadapan notaris dengan mencantumkan kalimat Demi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBG. A. Dalam HIR dan RBG tidak mengatur secara langsung atau mengklasifikasi alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti di muka pengadilan. Cara Mengadili perkara perdata Yang Dalam Tingkat pertamaDiatur pada pasal 153 HIR, pasal 180 RBg dan 211 Rv. HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. risan dengan motif tertentu. HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. ”Artinya, hakim memiliki. Putusan MARI. ) (2) Begitu jumlah yang diperlukan untuk memenuhi keputusan beserta biayanya tercapai, maka penjualan dihentikan dan sisa barang-barangnya dikembalikan kepada peiliknya. Apakah yang dimaksud "alasan hukum" itu?Sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Fakhriah, E. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. RIP/HIR DENGAN PENJELASAN BY R. A. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2. di dalam segala hal. Herzien Inlandsch Reglement (H. Supomo menunjukkan salah satu putusan Road Justisie Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, dengan pertimbangan antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang). 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. Hal ini dikarenakan kedua undang - undang tersebut telah diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia merdeka. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 hir dan pasal 142 ayat(1) rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR, 189–198 Rbg) 4. atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Jenis Kelamin : Namun Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi. 3 Tahun 2006 Tentang. Penjelasan Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) "Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya. HIR dan RBG pada pokoknya mempersyaratkan 3 kriteria harus terpenuhi agar panggilan dapat dikatakan sah dan patut, yakni, kriteria siapa yang berwenang untuk melakukan pemanggilan, kriteria. HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan juga SEMA yaitu sebagai-berikut : 1. Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan. Uraian Singkat HIR, RBg dan BRv. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu. Pasal 178 HIR berbunyi, “Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. ) Peraturan Terkait. 242. ) Tahun 1927 ; 1926. Perbandingan HIR dan RBg sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip yang diatur dalam bab keenam belas, buku III KUHP perdata,sedang aturan khususnya diatur dan tunduk akan ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:. 1 Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi : Pasal 178 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian 3 Tentang Musyawarat Dan Keputusan. Pengertian HIR RBg dan BW 1. 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004; 4. Peran hakim dalam persidangan menurut R,v sangat terbatas. Hir atau pasal 145 ayat (4) rbg menegaskan, salah satu syarat formal. H buku. c. Pasal 119 HIR memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk . 5. Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA No. dalam dunia perdagangan. Dan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang menyatakan: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat” Bahkan jauh sebelum beberapa yurisprudensi di atas diproduk,. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909Namun Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi. 81-82) lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBG”) tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Pasal 130 HIR : (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan. b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang ( executie verkoof ) dilakukan melalui mekanisme lelang (Pasal 208 RBg / Pasal 196 HIR). Eksekusi (Pelaksanaan putusan hakim) dasar hukumnya adalah pasal 195-208 dan 224 HIR / Pasal 206-240 dan 258 RBG. 197 HIR, 227 HIR dan Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. Soesilo, (hal. => hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan , harus dimuat. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpekara sebelum perkaranya diperiksa. Dalam artikel ini, penulis akan membahas. Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada Pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. 16:Bagian Kelima HIR atau Bagian Keempat RBg yang berasal dari kalimat tenuitvoer legging van vonnissen. Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. pada HIR dan RBg. 16810: 340 Har p: Tersedia: Informasi Detail Judul Seri-No. Rv. 44 isi I. Memuat sumber hukum acara perdata yaitu het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement tot Regeling van het. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi merupakan orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. R. 321, 322-3'. Setelah merdeka, HIR dan RBG Pertanyaan. Oleh karena itu, perlu disinggung secara ringkas beberapa prinsip hukum pemberian kuasa, yang dia n ggap berkaitan. Pemberian kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 HIR; 4. Maka, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 182 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan ketentuan Pasal 1940 Burgerlijk Wetboek mengatur tentang sumpah penaksiran (aestimotoir,. Menghadap d i persidangan (pasal 141 (2) HIR/167 (2) RBg) 7. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dilindungi Undang-Undang. Flora Dianti S. HIR: Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. d. 1. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak. Dalam praktik, hanya terhadap sejumlah ketentuan saja seperti upaya intervensi, pencabutan dan perubahan gugatan, serta beberapa tindakan lain yang jika tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka BRv digunakan sebagai pedoman. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu beracara secara prodeo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah. (RBg. Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 154 RBg. Bg. tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). HUKUM ACARA PERDATA HIR RBG YURISPRUDENSI R SOEROSO S. B. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. Rv. 1927 No. 44). Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain berupa tata cara pemeriksaan, upaya. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN adalah karena HIR atau RBg, tidak menganut sistem Verplichte Procureur Stelling,. Karena itu untuk menemukan pengertian alat bukti surat,Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yakni dengan cara sukarela dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. (Pasal 68B (2) dan (3) UU No. Pasal 130 HIR menegaskan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka. Padahal menurut Basuki, upaya mediasi sudah dikenal dalam ketentuan perdamaian (dading) dalam Pasal 130 HIR. Seperti tercantum di Berita Negara (staatblad) No. Sumpah. 8. Dengan begitu, maka di. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 182 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan ketentuan Pasal 1940 Burgerlijk Wetboek mengatur tentang sumpah penaksiran (aestimotoir, schattingsed), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim. Penjelasan Pasal 178 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Pengakuan; dan. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. PERBANDINGAN HIR DAN RBG SEBAGAI HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDO. Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan HIR contohnya antara lain : H. (Ketentuan HIR dalam hat ini berbeda dengan Rbg. sebagai produk zaman. Surat Kuasa Pada Umumnya 1. " Lex Privatum, vol. Hanya Titel IV s/d. 000,- (lima juta rupiah), mut’ah sejumlah Rp. Keberlakuan asas ini termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUHPerdta yang. Judul Asli: Judul Seragam: Pengarang: Efa Laela. Diatur dalam pasal 157 dan 158. Selain HIR dan RBg, terdapat juga Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) yang pada masanya merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa. 2. Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis : HIR, RBg, dan Yurisprudensi. meliputi tempat tinggal penggugat dan ia akan bertindak seperti ditentukan dalam alinea pertama; 90. RUU Hukum Acara Perdata (Haper) adalah salah satu rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. I. 006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39. (RBg. 5. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. ” Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi. HIR itu sendiri merupakan sumber hukum acara perdata yang digunakan untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg digunakan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN HIR – RBG. Perlawanan Tereksekusi terhadap sita eksekusi ini baik terhadap barang bergerak atau. masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek.